Nasional

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Batasi Masa Kontrak PKWT Maksimal 4 Tahun

Published

on

UU Perlindungan Ketenagakerjaan Resmi Berjalan

UU Pelindungan Ketenagakerjaan membawa perubahan penting terhadap aturan hubungan kerja di Indonesia. Salah satu ketentuan utamanya adalah pembatasan masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak pekerja paling lama empat tahun. Aturan ini memberikan kepastian mengenai batas waktu perusahaan mempekerjakan karyawan dengan sistem kontrak sekaligus memperkuat perlindungan hak pekerja.

Aturan ini ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang ini diresmikan dan diumumkan pada 28 Oktober 2026 serta mulai berlaku di hari yang sama. Keberadaannya merupakan bagian dari penataan aturan ketenagakerjaan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Skema PKWT Maksimal 4 Tahun dalam Aturan Baru

Dalam ketentuan baru ini, masa PKWT ditetapkan maksimal dua tahun untuk periode awal. Perusahaan hanya bisa memperpanjang kontrak dua kali, dengan setiap perpanjangan paling lama satu tahun. Dengan ini, total masa kerja menurut skema PKWT bisa mencapai empat tahun. Perhitungannya terdiri dari dua tahun masa awal kontrak ditambah satu tahun perpanjangan pertama dan satu tahun perpanjangan kedua.

Pembatasan ini merupakan perubahan penting dibandingkan dengan aturan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengizinkan PKWT untuk periode hingga lima tahun. Dengan adanya aturan baru ini, batas waktu kontrak menjadi lebih pendek untuk memberi kejelasan tentang periode hubungan kerja.

Jenis Pekerjaan yang Bisa Menggunakan Sistem PKWT

UU Perlindungan Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa PKWT tidak bisa digunakan tanpa batasan untuk semua jenis pekerjaan. Sistem kontrak ini ditujukan untuk pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan peraturan yang ada. Di antaranya adalah pekerjaan yang diperkirakan bisa selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan sementara, pekerjaan musiman, serta pekerjaan yang berkaitan dengan produk atau kegiatan baru yang masih dalam tahap pengujian. Aturan ini bertujuan agar penggunaan tenaga kerja kontrak sesuai dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan.

Selain itu, peraturan baru menegaskan bahwa PKWT tidak boleh mencantumkan masa percobaan kerja. Jika perusahaan mencantumkan masa percobaan dalam kontrak tersebut, ketentuan itu dianggap tidak sah dan masa kerja pekerja tetap dihitung.

Hak Pekerja Kontrak dan Tanggung Jawab Perusahaan

Perubahan dalam ketentuan PKWT juga berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja. Perusahaan tetap wajib memberikan uang ganti rugi kepada pekerja saat masa kontrak berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah kompensasi berkaitan dengan masa kerja pekerja selama menjalani hubungan kerja dalam PKWT. Aturan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan agar pekerja kontrak tetap mendapatkan hak-haknya meski hubungan kerja memiliki batasan waktu tertentu.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini juga mengatur sanksi jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja sebelum masa kontrak selesai. Ketentuan ganti rugi dapat berlaku sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Perbedaan Aturan Lama dan UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Sebelumnya, ketentuan PKWT menurut PP Nomor 35 Tahun 2021 memungkinkan kontrak UU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk masa hingga lima tahun. Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan masa awal maksimal dua tahun dan mengizinkan dua kali perpanjangan, masing-masing paling lama satu tahun.

Perubahan ini membuat batas maksimal masa kontrak menjadi empat tahun. Perusahaan harus menyesuaikan penyusunan kontrak kerja dengan ketentuan terbaru, sementara pekerja perlu memahami durasi kontrak dan hak yang melekat selama masa kerja berlangsung.

UU Perlindungan Ketenagakerjaan tidak hanya membahas kerja kontrak, tetapi juga meliputi berbagai hal yang melindungi pekerja, seperti jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan.

Pemerintah dan DPR Merombak Aturan Ketenagakerjaan

Penetapan UU Perlindungan Ketenagakerjaan adalah langkah selanjutnya untuk mengatur ulang peraturan ketenagakerjaan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Aturan baru ini menggabungkan banyak ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

DPR RI menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang itu melalui Komisi IX dengan pemerintah sebelum disetujui dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Undang-undang tersebut kemudian ditetapkan dan diumumkan pada 28 Oktober 2026 dengan nomor UU 27 Tahun 2026.

Dengan diberlakukannya aturan ini, ketentuan lama dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dicabut, termasuk beberapa ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah juga diberikan waktu paling lama satu tahun setelah pengumuman untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya.

Melalui penerapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah berharap hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja dapat berjalan lebih adil dan transparan. Pembatasan masa PKWT maksimal empat tahun menjadi salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan agar perusahaan menjalankan sistem kontrak sesuai aturan dan pekerja mendapatkan kepastian mengenai hak serta masa kerjanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version