SAMARINDA – Aksi GERAM Kembali Datangi Kantor Gubernur Kaltim
Aksi massa GERAM di Samarinda menarik perhatian lagi setelah para demonstran melemparkan sayuran busuk ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), pada hari Rabu (4/11/2026). Tindakan ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap beberapa masalah yang dianggap belum mendapatkan solusi nyata dari pemerintah daerah. Sayuran busuk Kaltim dijadikan simbol protes masyarakat, terutama terkait masalah pemadaman listrik bergilir yang terus dikeluhkan oleh warga di beberapa kawasan. Ratusan orang hadir di kantor gubernur di Jalan Gajah Mada untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menuntut agar pemerintah memenuhi janji yang sebelumnya telah diungkapkan. Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi GERAM yang dilakukan pada 21 Oktober 2026.
Massa berpendapat bahwa beberapa masalah yang menjadi perhatian publik masih belum menunjukkan kemajuan yang memuaskan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya mendengarkan aspirasi tetapi juga memberikan jawaban mengenai langkah-langkah penyelesaian yang akan diambil. Suasana aksi demonstrasi sempat memanas ketika beberapa peserta melemparkan sayuran busuk ke pintu masuk kantor gubernur. Aksi ini terjadi di tengah pengawalan aparat keamanan dan menjadi gambaran kekecewaan para demonstran terhadap keadaan yang mereka alami. Massa juga meminta agar pemimpin daerah datang langsung untuk berdialog dan memberi jawaban atas berbagai masalah yang telah disampaikan.
Sayuran Busuk Kaltim Jadi Simbol Protes Pemadaman Listrik
Masalah pemadaman listrik bergilir menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam demonstrasi GERAM. Massa merasa gangguan pasokan listrik telah mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kegiatan ekonomi. Pemadaman yang sering terjadi disebut-sebut menimbulkan kerugian bagi warga, terutama bagi mereka yang menjalankan usaha dan sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Dalam aksi tersebut, sayuran busuk dijadikan simbol kekecewaan terhadap kondisi yang dianggap belum ditangani dengan baik. Salah satu peserta aksi, Muhammad Khadafi, menyatakan bahwa pemadaman listrik berdampak pada usaha peternakan yang ia jalankan.
Ia mengaku mengalami kerugian setelah ternak miliknya mati akibat kondisi yang berkaitan dengan gangguan listrik. Keluhan tersebut menunjukkan dampak pemadaman yang dirasakan tidak hanya oleh masyarakat di rumah, tetapi juga oleh pelaku usaha yang memerlukan pasokan listrik yang terus menerus. Massa juga menyoroti keadaan Kaltim sebagai daerah penghasil batu bara yang masih menghadapi masalah kelistrikan. Mereka mempertanyakan mengapa suatu daerah dengan sumber daya energi besar belum mampu menyediakan pasokan listrik yang stabil bagi masyarakat. Melalui aksi ini, para demonstran mendesak pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pihak terkait dalam mencari solusi yang jelas, terukur, dan segera bermanfaat bagi warga.
Massa GERAM Tagih Janji Gubernur Rudy Mas’ud
Selain mengeluhkan pemadaman listrik, demonstrasi GERAM juga bertujuan untuk menuntut pelaksanaan pakta integritas yang sebelumnya disampaikan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa beberapa tuntutan yang telah diajukan dalam aksi sebelumnya belum mendapatkan perhatian yang diharapkan. Mereka kembali datang ke kantor gubernur untuk meminta penjelasan mengenai komitmen pemerintah terhadap berbagai masalah di wilayah tersebut. Dalam aksi demonstrasi itu, peserta meminta Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk hadir dan berdialog secara langsung. Mereka ingin mendengar penjelasan dari pemimpin daerah tentang langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah kelistrikan, kebakaran hutan, kekurangan bahan bakar, serta tuntutan lainnya.
Beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Kaltim sempat menemui para demonstran untuk melakukan mediasi. Namun, kehadiran perwakilan pemerintah belum sepenuhnya memenuhi harapan para pengunjuk rasa yang ingin bertemu langsung dengan gubernur atau wakil gubernur. Situasi semakin tegang ketika beberapa peserta aksi melemparkan sayuran busuk ke arah kantor gubernur. Mereka merasa pertemuan dan komunikasi yang telah berlangsung sebelumnya tidak memberikan kejelasan yang cukup. Para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah menyampaikan perkembangan tuntutan secara transparan agar masyarakat tahu langkah-langkah yang sedang diambil. Demonstran juga menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk tekanan agar aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya pada proses penerimaan laporan saja.
Sembilan Tuntutan GERAM kepada Pemerintah Provinsi Kaltim
Dalam aksi pada 4 November 2026, GERAM mengajukan tujuh tuntutan yang sama serta dua tuntutan tambahan berkaitan dengan masalah daerah. Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup desakan agar kebakaran hutan dan lahan di Kaltim diakui sebagai bencana nasional, penindakan terhadap perusahaan yang terbukti membakar lahan, dan penertiban perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi pascatambang. Para pengunjuk rasa juga meminta penyelesaian masalah kekurangan bahan bakar minyak dan penghentian pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat. Selain itu, mereka mendesak evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Gratispol. GERAM juga meminta kompensasi dan penanganan bagi warga yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran hutan.
Tuntutan tambahan lainnya berhubungan dengan evaluasi atau pemecatan Sudarno dari Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), setelah dugaan pernyataan yang dianggap memicu masalah di kalangan masyarakat. Kesembilan tuntutan tersebut mencerminkan beragam isu yang perlu perhatian dari pemerintah daerah. Para pengunjuk rasa merasa penyelesaian berbagai masalah tersebut membutuhkan langkah nyata, koordinasi antar instansi, serta keterbukaan informasi kepada publik. Mereka berharap pemerintah memberikan jawaban yang jelas mengenai prioritas penanganan dan jadwal tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah disampaikan.
Pemprov Kaltim Diminta Memberikan Tanggapan Jelas
Pada aksi tersebut, kelompok GERAM mempertanyakan kurangnya kepastian tentang bagaimana pemerintah provinsi akan menanggapi permintaan yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Perwakilan dari para demonstran menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan jawaban yang memadai dari humas Pemprov Kaltim. Mereka juga menekankan bahwa gubernur dan wakil gubernur tidak hadir dalam demonstrasi ini, padahal mereka berharap bisa langsung mengungkapkan harapan mereka kepada pemimpin daerah. Pemerintah menjelaskan bahwa gubernur sedang menjalani tugas di luar daerah, sehingga tidak bisa datang menemui para demonstran pada waktu itu. Meski begitu, para demonstran tetap mendesak agar pemerintah memberi penjelasan lebih mendalam mengenai perkembangan terhadap tuntutan yang diajukan.
Mereka percaya bahwa masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti listrik dan ketersediaan BBM, harus segera diatasi. Peserta aksi juga meminta agar pemerintah tidak hanya bergantung pada pertemuan atau mediasi, melainkan juga menyampaikan langkah-langkah nyata yang bisa dipantau oleh masyarakat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai solusi atas seluruh tuntutan dari GERAM. Situasi ini membuat mereka berencana untuk terus memperjuangkan harapan yang telah mereka sampaikan. Mereka berharap pemerintah provinsi membuka saluran komunikasi yang lebih transparan dan memberikan informasi berkala terkait langkah-langkah penanganan berbagai masalah. Bagi para demonstran, kepastian tentang tindak lanjut menjadi sangat penting agar aksi yang mereka lakukan tidak berakhir tanpa hasil yang nyata bagi masyarakat Kaltim.
Pemadaman Listrik Jadi Pemicu Aksi Sayuran Busuk Kaltim
Kejadian pemadaman listrik menjadi isu utama yang paling banyak diperhatikan dalam aksi GERAM karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Masalah gangguan pasokan listrik dikatakan mempengaruhi aktivitas rumah tangga, perdagangan, serta usaha yang membutuhkan energi untuk berfungsi. Bagi pemilik usaha kecil, pemadaman dapat menghalangi layanan kepada pelanggan, mengganggu penyimpanan barang, dan bahkan mengakibatkan kerugian jika berlangsung lama. Sektor peternakan juga menyampaikan keluhan karena membutuhkan listrik untuk mendukung operasional dan menjaga kondisi kandang ternak. Massa menilai bahwa gangguan listrik yang terjadi berulang kali menyulitkan masyarakat untuk menjalani kegiatan sehari-hari dengan baik.
Masalah ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem kelistrikan di Kaltim, terutama mengingat daerah ini memiliki sumber daya energi yang melimpah. Gangguan sebelumnya dihubungkan dengan masalah dan perawatan sejumlah pembangkit, termasuk PLTGU Senipah, PLTU Indo Eka, PLTU Asam-Asam, dan PLTU Graha Power Kaltim. Untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan, pemadaman bergilir dilakukan. Namun, masyarakat berharap upaya tersebut tidak berlanjut lama dan disertai solusi untuk mengatasi sumber masalahnya. Massa mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk menjelaskan kondisi pasokan listrik, langkah pemulihan, serta upaya preventif agar kejadian pemadaman serupa tidak terjadi lagi. Kepastian tentang stabilitas listrik dianggap penting untuk melindungi kegiatan masyarakat dan keberlangsungan bisnis di berbagai daerah di Kaltim.
Respons Pemprov Kaltim terhadap Aksi Sayuran Busuk Kaltim
Aliansi GERAM menegaskan bahwa mereka akan terus memantau tuntutan yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sampai ada tindakan nyata. Aksi melemparkan sayuran busuk ke kantor gubernur menjadi tanda kekecewaan warga terhadap berbagai masalah yang dianggap belum teratasi. Para demonstran berharap pemerintah segera memberikan penjelasan tentang perkembangan tuntutan, terutama yang berkaitan dengan pemadaman listrik, penanganan kebakaran hutan dan lahan, kekurangan bahan bakar, dan evaluasi program pemerintah. Mereka juga meminta agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang lebih terbuka sehingga aspirasi masyarakat tidak terhenti setelah aksi selesai. Aksi ini kembali menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap masalah pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya di Kaltim.
Warga menilai pemerintah perlu menunjukkan komitmen melalui kebijakan dan tindakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain meminta penyelesaian masalah yang sedang berlangsung, para demonstran juga berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap upaya penanganan yang telah dilakukan selama ini. GERAM menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Melainkan masalah yang dianggap berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Dengan menyampaikan berbagai aspirasi tersebut, para warga berharap pemerintah provinsi segera merencanakan langkah penyelesaian yang jelas dan transparan. Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian masyarakat. Terutama terkait apakah tuntutan yang disampaikan dalam aksi 4 November 2026 bisa ditindaklanjuti dengan konkret.
