Demo Sumpah Pemuda: Lima Tuntutan #IndonesiaSadar
Demo Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026, menjadi saat yang penting bagi mahasiswa dan bagian dari masyarakat untuk mendukung lima permintaan melalui gerakan IndonesiaSadar di area Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Aksi yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) tersebut juga memberikan seruan “Lima Perintah Rakyat” yang menyoroti berbagai isu nasional. Permintaan tersebut mencakup penanganan bencana lingkungan, pemakaian anggaran negara, pemerataan pendidikan, reformasi sistem hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan sipil. Mahasiswa memanfaatkan peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-98 untuk mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan masalah yang dianggap berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Aksi ini juga merupakan kelanjutan dari penyampaian aspirasi yang sebelumnya dilakukan di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Melalui demonstrasi ini, mahasiswa meminta agar berbagai kritik yang disampaikan tidak hanya menjadi pernyataan publik tetapi juga ditindaklanjuti dengan kebijakan yang jelas. Mereka juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memantau kegiatan pemerintahan. Lima permintaan dalam gerakan IndonesiaSadar menjadi fokus utama aksi dan juga gambaran dari sejumlah isu yang ingin disampaikan mahasiswa kepada pemerintah dalam momen bersejarah bagi generasi muda Indonesia.
Lima Permintaan IndonesiaSadar yang Disampaikan Mahasiswa
Gerakan IndonesiaSadar mengusung lima permintaan yang disusun melalui studi dan diskusi mahasiswa. Tuntutan pertama berfokus pada penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab, serta perbaikan tata kelola lahan. Sementara itu, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi perhatian kedua, dengan penekanan pada kepentingan rakyat dan evaluasi terhadap prioritas program pemerintah. Adapun tuntutan ketiga mencakup penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi masyarakat. Selanjutnya, tuntutan keempat menekankan penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sedangkan poin kelima berkenaan dengan pemulihan kebebasan berpendapat, penuntasan pelanggaran HAM, dan penghentian keberadaan militer di ruang sipil. Kelima permintaan tersebut memiliki variasi yang berbeda, tetapi terhubung dengan harapan agar kebijakan negara memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin hak-hak warga. Dalam mengekspresikan aspirasi, mahasiswa juga ingin pemerintah membuka ruang untuk dialog dan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagi para peserta, penyampaian tuntutan adalah bagian dari pengawasan publik terhadap pemerintahan. Namun, setiap permintaan tetap merupakan harapan dari gerakan mahasiswa yang memerlukan diskusi, tindak lanjut, dan penilaian berdasarkan hukum serta kondisi nyata di lapangan.
Penanganan Karhutla dan Perbaikan Pengelolaan Lahan
Persoalan lingkungan menjadi fokus utama dalam gerakan IndonesiaSadar. Para mahasiswa mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah, menyelidiki tanggung jawab perusahaan yang terbukti bersalah, serta memperbaiki pengelolaan lahan. Permintaan ini berhubungan dengan efek kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kehidupan warga di daerah yang terkena dampak. Penanggulangan kebakaran hutan tidak hanya soal memadamkan api, tetapi juga tentang mencegah kebakaran di masa depan, memulihkan area yang rusak, dan mengawasi penggunaan lahan. Para mahasiswa meminta agar penegakan hukum dilakukan secara terbuka supaya pihak-pihak yang melanggar bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Mereka juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menangani bencana lingkungan. Penetapan status bencana nasional merupakan wewenang pemerintah yang harus mempertimbangkan hukum, sejauh mana dampak, kemampuan pengelolaan, dan indikator bencana lainnya. Oleh karena itu, tuntutan mahasiswa menjadi pendorong bagi pemerintah untuk menjelaskan alasan di balik pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diambil. Selain penanganan darurat, perbaikan pengelolaan lahan dianggap penting untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan dalam jangka panjang. Melalui tuntutan ini, gerakan IndonesiaSadar mengangkat isu lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dan menjaga kelestarian sumber daya alam.
Mahasiswa Mengkritik Penggunaan APBN dan Program Pemerintah
Tuntutan selanjutnya dalam aksi Sumpah Pemuda terkait dengan kebijakan ekonomi dan penggunaan APBN. Mahasiswa meminta agar anggaran negara lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang transparan dan akuntabel. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga menjadi sorotan dalam kritik terhadap prioritas belanja pemerintah. Mereka mempertanyakan apakah pelaksanaan program-program tersebut dirancang dengan pengawasan yang memadai dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka juga mendorong evaluasi alokasi anggaran agar kebutuhan dasar masyarakat tidak diabaikan. Dalam pengelolaan keuangan negara, prioritas anggaran perlu mempertimbangkan manfaat program, sasaran penerima, efektivitas implementasi, serta risiko penyimpangan.
Pengawasan yang terbuka juga dibutuhkan agar penggunaan dana publik bisa dipertanggungjawabkan. Kritikan mahasiswa terhadap program tertentu adalah bagian dari aspirasi politik dan kebijakan yang perlu dijawab dengan data pelaksanaan, hasil evaluasi, dan penjelasan dari pemerintah. Dengan cara ini, diskusi tentang anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya jumlah dana yang dialokasikan, tetapi juga dari hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Gerakan IndonesiaSadar mendorong agar kebijakan ekonomi lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan publik dan pemerataan kesejahteraan. Melalui tuntutan ini, mahasiswa ingin memastikan penggunaan APBN dibahas secara terbuka dan menjadi bagian dari pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
Biaya Pendidikan dan Kesempatan Kerja Jadi Perhatian
Pendidikan dan kesempatan kerja menjadi perhatian ketiga dari permohonan mahasiswa. Mereka meminta pemerintah untuk mengurangi biaya pendidikan, meningkatkan akses layanan dasar, dan memberikan peluang kerja yang baik bagi masyarakat. Masalah biaya pendidikan menjadi penting karena kondisi keuangan keluarga dapat memengaruhi peluang seseorang untuk melanjutkan studi. Selain biaya kuliah, masyarakat juga harus memikirkan hal-hal lain seperti tempat tinggal, transportasi, buku, alat belajar, dan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, mahasiswa mendorong peraturan yang dapat memperluas akses pendidikan dan membantu kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan. Penyediaan layanan dasar juga menjadi faktor penting dari permintaan ini, karena akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum berdampak pada kesempatan masyarakat untuk berkembang.
Dalam hal pekerjaan, mahasiswa menekankan pentingnya lapangan kerja yang berkualitas, bukan hanya fokus pada peningkatan jumlah lowongan. Kesempatan kerja yang baik berkaitan dengan kepastian pekerjaan, gaji, perlindungan pekerja, dan peluang untuk mengembangkan keterampilan. Bagi generasi muda, tersedianya pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan merupakan salah satu faktor penting dalam merencanakan masa depan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mempertemukan kebutuhan kerja dengan keterampilan lulusan. Melalui tuntutan ini, gerakan IndonesiaSadar meminta agar kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan dibuat secara berkelanjutan. Sehingga masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pendidikan dan membangun kehidupan yang layak.
Reformasi Hukum Jadi Sorotan Demo Sumpah Pemuda
Permintaan keempat menekankan penegakan hukum, pemberantasan KKN, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Mahasiswa meminta agar hukum diterapkan dengan adil dan tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. Mereka juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan yang terbuka untuk partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi menjadi isu utama karena penyalahgunaan kekuasaan dapat merugikan keuangan negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Upaya pencegahan memerlukan sistem pengawasan yang efisien, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penegakan hukum berdasarkan bukti dan prosedur yang sesuai.
Selain korupsi, kolusi dan nepotisme juga menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan secara adil. Mahasiswa meminta agar pejabat dan lembaga negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar peraturan. Dalam demokrasi, kritik terhadap kebijakan dan lembaga pemerintahan adalah bagian dari partisipasi warga. Oleh karena itu, penanganan terhadap dugaan pelanggaran harus dilakukan secara profesional tanpa mengabaikan hak pihak yang terkena pemeriksaan. Tuntutan reformasi hukum dalam gerakan IndonesiaSadar juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan. Melalui tuntutan ini, mahasiswa berharap untuk melihat perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, serta jaminan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan yang berlaku.
Demo Sumpah Pemuda Desak Perlindungan Kebebasan Sipil dan HAM
Tuntutan kelima berhubungan dengan kebebasan berpendapat, penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, penghentian tindakan kriminalisasi, dan pengurangan hadirnya militer di area sipil. Mahasiswa meminta kepada pemerintah agar menjamin hak warga untuk mengungkapkan kritik, berkumpul, dan menyampaikan harapan dengan cara damai. Kebebasan ini sangat penting dalam kehidupan demokrasi karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi kebijakan dan menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Dalam praktiknya, hak untuk berpendapat harus dihargai dengan memperhatikan norma hukum dan keselamatan semua pihak. Mahasiswa juga mendesak agar kasus pelanggaran hak asasi manusia diselesaikan melalui cara yang transparan dan bertanggung jawab. Mereka menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang memberikan kritik agar tidak menghadapi tindakan sewenang-wenang.
Masalah militerisasi ruang sipil juga menjadi perhatian karena berhubungan dengan batasan kekuasaan institusi keamanan dalam masyarakat dan pengelolaan pemerintah. Tuntutan ini menunjukkan perlunya kejelasan peraturan, pengawasan, dan akuntabilitas institusi negara. Penyelesaian masalah hak asasi manusia harus berdasarkan fakta, bukti, serta mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, perlindungan kebebasan masyarakat memerlukan komitmen dari pemerintah dan aparat untuk menghormati hak-hak warga negara. Melalui gerakan IndonesiaSadar, mahasiswa menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari tuntutan perubahan kebijakan. Mereka berharap masyarakat dapat mengajukan kritik yang akan didengar melalui dialog terbuka dan mekanisme yang memastikan hak warga untuk ikut serta dalam kehidupan bernegara.
Tindak Lanjut Lima Tuntutan Demo Sumpah Pemuda
Aksi IndonesiaSadar diadakan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Demonstrasi dimulai pukul 14. 00 WIB dan melibatkan BEM UI, Komite SADAR, serta beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat sipil. Peserta menyampaikan aspirasi mereka melalui pidato, poster, dan spanduk yang berisi kritik serta lima tuntutan kepada pemerintah. Bundaran HI dipilih sebagai lokasi aksi karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-98. Kehadiran kerumunan di pusat Jakarta turut memengaruhi aktivitas di sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Sehingga pengguna jalan harus memperhatikan informasi lalu lintas pada hari tersebut. Setelah aksi, Komite SADAR memberikan tenggat waktu sampai bulan berikutnya bagi pemerintah untuk menanggapi tuntutan yang diajukan.
Perwakilan gerakan juga mengungkapkan akan memantau respons pemerintah, meskipun langkah lanjutan jika tuntutan tidak dijawab belum dipastikan. Perkembangan ini menjadikan respons pemerintah sebagai hal penting yang harus diperhatikan setelah demonstrasi selesai. Pada akhirnya, lima tuntutan IndonesiaSadar mencakup isu lingkungan, anggaran negara, pendidikan, hukum, dan hak asasi manusia yang memerlukan pembahasan di bidang masing-masing. Penyelesaian berbagai masalah tersebut membutuhkan keterbukaan informasi, proses pengambilan keputusan yang akuntabel, serta dialog antara pemerintah dan masyarakat. Tindak lanjut terhadap aspirasi mahasiswa akan menjadi bagian penting dalam melihat perkembangan gerakan setelah peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026.
