Ahrie Sonta Dicopot dari Kadivkum Polri dan Dimutasi ke Yanma
Jakarta – Ahrie Sonta telah dipindahkan dari posisi sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri menjadi Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) setelah terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan jabatan ini tertulis dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2598/XI/KEP. /2026 yang dikeluarkan pada 20 November 2026. Pengumuman mutasi ini pada Minggu (22/11/2026) menarik perhatian publik karena sebelumnya Ahrie telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan yang menyeret sejumlah pejabat dan tokoh penting. Posisi Kadivkum kini dipercayakan kepada Brigjen Iksantyo Bagus Pramono, yang sebelumnya menjabat sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.
Pergantian jabatan terjadi setelah Ahrie mengikuti sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, Ahrie diketahui mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Selain masalah penyadapan, namanya kembali jadi sorotan setelah penyidik mengembangkan kasus lain yang melibatkan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo. Dalam pengembangan kasus itu, Ahrie akan dimintai keterangan sebagai saksi. Perkembangan ini menjadikan mutasi Ahrie menjadi salah satu peristiwa penting dalam penataan jabatan di lingkungan Mabes Polri. Serta menambah perhatian masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus yang melibatkan perwira tinggi polisi.
Ahrie Sonta Dimutasi dari Kadivkum Polri ke Yanma
Mutasi Ahrie Sonta adalah salah satu keputusan signifikan dalam pergantian jabatan perwira tinggi Polri pada November 2026. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2598/XI/KEP. /2026 yang diterbitkan pada Jumat (20/11/2026), Ahrie tidak lagi menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri dan telah dipindahkan menjadi Perwira Tinggi Yanma Polri. Keputusan ini menandai akhir tugasnya dalam memimpin salah satu divisi penting di Mabes Polri. Jabatan Kadivkum kini dipegang oleh Brigjen Iksantyo Bagus Pramono yang sebelumnya menjadi Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum Divkum Polri. Mutasi ini diumumkan saat Ahrie masih dalam proses penyelidikan terkait tuduhan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam penjelasan tentang pergantian jabatan, Polri menyatakan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan institusi, kemampuan, dan integritas anggota. Perubahan jabatan juga merupakan cara bagi organisasi untuk memastikan tugas kepolisian terus berjalan. Namun, waktu penerbitan surat telegram tersebut membuat mutasi Ahrie mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan pergantian jabatan biasa. Hal ini karena Ahrie telah melalui proses pemeriksaan etik dan penyidikan kriminal. Selain Ahrie, surat telegram itu juga mencakup perubahan dalam penugasan sejumlah perwira tinggi lainnya. Dengan demikian, mutasi ini tidak hanya berhubungan dengan pergantian pimpinan Divisi Hukum. Tetapi juga merupakan bagian dari penataan personel di Kepolisian Republik Indonesia.
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo yang Menyeret Ahrie Sonta
Nama Ahrie Sonta mulai menarik perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan bahwa ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026. Dalam penjelasan tentang kasus ini, para penyidik mengatakan ada dugaan akses ilegal terhadap alat komunikasi dan kegiatan penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan hukum. Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan komunikasi kepala negara dan diduga melibatkan penggunaan teknologi yang berhubungan dengan kepolisian. Menurut pernyataan penyidik, dugaan kegiatan ini tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo. Tetapi juga beberapa pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, aktivis, dan pengusaha.
Kegiatan yang sedang diselidiki ini diduga terjadi antara tahun 2025 hingga 2026. Selain penyadapan, penyidik juga menyelidiki dugaan penghapusan data elektronik yang terkait dengan pemantauan komunikasi. Penghilangan jejak digital menjadi salah satu fokus perhatian karena dapat memengaruhi pencarian bukti elektronik. Dalam menangani kasus ini, penyidik perlu menemukan perangkat yang digunakan, riwayat akses, komunikasi antarindividu, serta kemungkinan instruksi atau keterlibatan pihak lain. Ahrie sendiri merupakan salah satu jenderal tinggi yang terlibat dalam penyidikan ini. Kasus ini kemudian berkembang menjadi isu serius karena melibatkan pejabat yang pernah menjabat dalam posisi penting di kepolisian. Walaupun begitu, proses pembuktian pidana tetap harus melalui jalur hukum yang ada. Penetapan tersangka tidak sama dengan keputusan bersalah dari pengadilan, sehingga setiap pihak masih memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil.
Empat Jenderal Terseret Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal
Perkembangan penyelidikan dugaan penyadapan Presiden Prabowo juga menyeret beberapa perwira tinggi Polri. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menetapkan sejumlah nama sebagai tersangka, termasuk Ahrie Sonta, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Keterlibatan beberapa pejabat berpangkat tinggi menjadikan kasus ini sangat diperhatikan karena mengindikasikan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan teknologi untuk kegiatan yang tidak sesuai prosedur. Penyidik menyelidiki kemungkinan adanya akses ke perangkat komunikasi, pemantauan nomor telepon, dan pengelolaan data elektronik yang terkait dengan kasus ini. Selain memeriksa para tersangka, penyidik juga mengumpulkan barang bukti digital untuk menjelaskan rangkaian peristiwa dengan lebih rinci. Alat elektronik seperti ponsel dan media penyimpanan digital menjadi bagian penting dalam pembuktian karena bisa membantu menelusuri komunikasi dan aktivitas sistem.
Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa beberapa perwira tinggi yang terlibat dalam kasus penyadapan menerima perubahan tugas melalui surat telegram dari Kapolri. Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi termasuk dalam daftar yang dipindahkan menjadi Pati Yanma Polri. Sementara itu, penanganan terhadap masing-masing individu masih mengikuti tahapan pemeriksaan yang berlaku. Penting untuk dipahami bahwa status tersangka dalam kasus penyadapan tidak langsung berarti bahwa semua tuduhan telah terbukti secara hukum. Penyidik masih harus menjelaskan peran masing-masing individu berdasarkan bukti yang sah. Perkembangan kasus ini juga menarik perhatian masyarakat karena berkaitan dengan perlindungan privasi komunikasi dan pentingnya pengawasan atas penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Ahrie Sonta Mendapat Hukuman PTDH Dalam Sidang Etik Polri
Sebelum dipindahkan dari jabatan Kadivkum Polri, Ahrie Sonta telah menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Selasa, 10 November 2026. Sidang ini diadakan setelah ia ditunjuk sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Proses sidang berlangsung dari pagi sampai malam dan menghadirkan beberapa saksi serta pemeriksaan barang bukti yang terkait dengan dugaan pelanggaran. Setelah menilai keterangan dan bukti yang ada di persidangan, majelis KKEP memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Ahrie. Pengumuman keputusan ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. Dalam sidang, Ahrie dinyatakan telah melanggar kode etik terkait pemanfaatan kewenangan dan akses terhadap peralatan teknologi milik Polri.
Sanksi PTDH adalah hukuman administratif paling berat dalam tata cara kode etik kepolisian karena berkaitan dengan pemecatan anggota dari dinas Polri. Namun, Ahrie kemudian mengajukan banding terhadap keputusan ini. Proses banding adalah bagian dari mekanisme yang bisa diakses oleh anggota yang tidak setuju dengan hasil sidang etik. Oleh karena itu, perkembangan banding menjadi sangat penting untuk mengetahui kelanjutan status keanggotaannya. Sementara itu, proses penyelidikan kriminal tetap berjalan secara terpisah dan tidak otomatis berakhir hanya karena ada keputusan etik. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua proses ini agar masyarakat tidak mencampurkan sanksi internal kepolisian dengan proses hukum di pengadilan.
Brigjen Iksantyo Bagus Pramono Mengambilalih Jabatan Kadivkum
Perubahan jabatan Ahrie Sonta membuat Brigjen Iksantyo Bagus Pramono mendapat kepercayaan untuk memimpin Divisi Hukum Polri. Sebelum diangkat sebagai Kadivkum, Iksantyo diketahui sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum Divkum Polri. Penunjukan ini merupakan bagian dari reorganisasi setelah posisi Ahrie mengalami pergantian. Divisi Hukum memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian, terutama dalam memberikan masukan hukum, menyusun pendapat hukum, memberikan bantuan hukum, serta mendokumentasikan peraturan yang menjadi pedoman institusi. Sebagai pejabat baru, Iksantyo harus memastikan fungsi hukum internal Polri berjalan dengan baik. Pergantian kepemimpinan ini juga terjadi saat institusi kepolisian mendapatkan perhatian besar karena kasus yang melibatkan beberapa perwira tinggi.
Situasi ini membuat tugas Divisi Hukum semakin penting, terutama dalam memastikan setiap kebijakan dan tindakan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat tentu berharap kepemimpinan baru dapat meningkatkan profesionalisme dan menjaga kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Namun, penunjukan Iksantyo tidak berarti ia mengambil alih masalah pidana yang melibatkan Ahrie. Penyelidikan mengenai dugaan penyadapan tetap menjadi tanggung jawab penyidik yang menangani kasus ini. Pergantian ini lebih berfokus pada struktur jabatan dan kelanjutan pelaksanaan tugas organisasi. Dengan pengalaman sebelumnya di Divisi Hukum, Iksantyo diharapkan dapat melanjutkan program kerja Polri tidak terganggu oleh perubahan kepemimpinan.
Ahrie Sonta Akan Dijadwalkan untuk Diperiksa sebagai Saksi dalam Perkembangan Kasus Makar
Selain masalah penyadapan, nama Ahrie Sonta kembali terdengar dalam perkembangan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana makar yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini adalah kelanjutan dari penyelidikan yang berbeda dari kasus penyadapan ilegal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa beberapa orang yang terlibat dalam kasus penyadapan juga akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam penanganan kasus makar. Dengan demikian, Ahrie tidak bisa langsung disebut sebagai tersangka makar karena penyidik menyatakan bahwa posisinya adalah sebagai saksi dalam pengembangan kasus tersebut. Dalam perkembangan penyelidikan, pihak penyidik juga melakukan penggeledahan di lima lokasi yang berkaitan dengan Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin di daerah Bogor.
Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang dianggap relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Penyidik masih harus menggali lebih dalam mengenai hubungan antarpihak, dugaan kejadian, dan bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan. Pengembangan kasus ini menjadi sorotan karena terkait dengan dugaan tindakan yang menyangkut keamanan dan pemerintahan negara. Namun, penyelidikan serta penyidikan harus tetap berpegang pada hukum dan prinsip praduga tak bersalah. Memanggil seseorang sebagai saksi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, status Ahrie dalam kasus penyadapan dan posisinya sebagai saksi dalam pengembangan kasus makar perlu dibedakan secara tegas. Kedua kasus tersebut memiliki ruang lingkup pemeriksaan dan pembuktian yang berbeda.
Mutasi Ahrie Sonta Menjadi Sorotan terhadap Integritas Polri
Perpindahan Ahrie Sonta dari posisi Kadivkum Polri menjadi Pati Yanma merupakan salah satu perkembangan yang menunjukkan dampak signifikan dari kasus dugaan penyadapan pada struktur internal kepolisian. Kasus ini tidak hanya melibatkan dugaan pelanggaran oleh individu. Tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan teknologi, prosedur pemantauan komunikasi, dan tanggung jawab pihak yang memiliki akses terhadap perangkat kepolisian. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri dituntut untuk memastikan bahwa setiap anggotanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan teknologi untuk penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dugaan penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur menjadi masalah serius jika terbukti dalam proses hukum.
Di sisi lain, penanganan kasus juga harus menjamin hak semua pihak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil. Mutasi Ahrie adalah keputusan administratif dalam struktur organisasi, sedangkan penyelesaian kasus etika dan pidana mengikuti saluran masing-masing. Publik saat ini menunggu perkembangan mengenai banding atas hasil PTDH, hasil penyidikan dugaan penyadapan, serta keterangan pihak terkait dalam pengembangan kasus dugaan makar. Transparansi dalam memberikan informasi tentang kasus ini menjadi sangat penting. Agar tidak muncul informasi yang salah mengenai status hukum setiap pihak. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk menangani dugaan pelanggaran secara objektif tanpa membedakan pangkat atau jabatan. Dengan demikian, kasus Ahrie Sonta menjadi ujian bagi komitmen profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas Polri.