Nasional

Demo Ricuh di DPRD DIY, 154 Orang Diamankan Polisi

Published

on

Kronologi Demo Ricuh yang Berujung 154 Orang Diamankan

154 Orang Diamankan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) setelah demonstrasi di sekitar Kantor DPRD DIY berujung ricuh pada Selasa, 10 November 2026. Ratusan orang tersebut dibawa untuk menjalani pemeriksaan setelah polisi melakukan pengamanan di sejumlah titik di Yogyakarta. Dalam penanganan aksi tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari botol berisi bahan bakar hingga petasan dan senjata tajam. Peristiwa ini menjadi perhatian karena kericuhan meluas dari kawasan DPRD DIY hingga sejumlah lokasi lain di Yogyakarta. Menurut penjelasan awal Polda DIY pada pagi hari Rabu, 11 November 2026, sebanyak 154 orang dibawa untuk diperiksa karena diduga terlibat dalam tindakan kekacauan dan merusak fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah orang yang ditangkap bertambah menjadi 154 orang diamankan.

Polisi juga menyita berbagai barang bukti seperti enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri. Kerusuhan ini dimulai setelah sekelompok orang baru muncul ketika demonstrasi yang berlangsung sejak sore mulai bubar. Aparat kepolisian lalu mengerahkan pasukan Brimob untuk mengatasi situasi dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Peristiwa ini juga mendapat perhatian karena ada laporan tentang mahasiswa dan anak di bawah umur yang ikut ditangkap. Pihak UGM mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan pendataan serta menyiapkan bantuan hukum untuk mahasiswa yang terpengaruh. Sementara itu, kepolisian meneruskan pemeriksaan untuk menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini.

154 Orang Diamankan Polisi Usai Kericuhan di DPRD DIY

Aksi protes di Yogyakarta pada 10 November 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan ini melibatkan berbagai kelompok mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui Aliansi Jogja Memanggil dan kelompok lainnya. Kerumunan mulai berkumpul di area Kantor Gubernur DIY atau Kepatihan pada sore hari sekitar pukul 15. 00 WIB. Dalam aksi ini, peserta menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, hak untuk berbicara, isu kesejahteraan masyarakat, serta pengaturan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Salah satu permintaan yang mendapat perhatian adalah penghapusan peraturan Jaga Warga dan kebijakan yang membatasi demonstrasi di lokasi tertentu. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kemudian bertemu dengan perwakilan massa untuk dialog secara langsung.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan menyatakan bahwa kebijakan Jaga Warga dapat dievaluasi jika dianggap menghalangi kemajuan demokrasi. Setelah dialog berlangsung, sebagian massa melanjutkan protes menuju Titik Nol Kilometer untuk menyampaikan aspirasi mereka. Berdasarkan informasi dari kepolisian, demonstrasi yang berlangsung hingga sekitar pukul 19. 00 WIB ini berjalan relatif teratur dan aman. Massa yang sebelumnya berkumpul mulai membubarkan diri secara perlahan. Namun, keadaan berubah ketika sekelompok massa lain muncul dari arah utara dan bergerak menuju Kantor DPRD DIY. Kelompok ini kemudian melakukan serangan terhadap gedung parlemen daerah. Perbedaan antara aksi penyampaian aspirasi di sore hari dan kerusuhan di malam hari merupakan aspek penting untuk memahami kronologi kejadian di Yogyakarta.

Barang Bukti yang Disita Setelah 154 Orang Diamankan

Situasi di sekitar gedung DPRD DIY semakin tegang mulai pukul 20. 07 WIB. Menurut laporan yang diberikan oleh pihak kepolisian, lebih dari 100 orang berkumpul di depan gedung DPRD dan melakukan serangan dengan menggunakan petasan, bom molotov, dan melempar batu ke gedung tersebut. Beberapa orang juga terlihat mencoba merusak pagar dan ingin masuk ke area kantor DPRD. Kerusakan pada fasilitas umum kemudian terjadi di sekeliling lokasi, termasuk pecahnya kaca dari ATM dan pembakaran barang-barang di jalan. Menghadapi keadaan ini, polisi mulai meningkatkan pengamanan dengan menurunkan empat Satuan Setingkat Kompi dari pasukan Penindak Huru-Hara Brimob.

Selain itu, sebanyak 60 anggota Satuan Penindak Perusuh Brimob juga dikerahkan untuk membantu mengendalikan kerumunan. Aparat menggunakan kendaraan taktis dan kendaraan pengurai massa untuk mendorong kelompok yang riuh agar menjauh ke arah utara daerah Malioboro. Dalam perkembangan situasi, petugas juga menjaga beberapa titik agar kerusuhan tidak menyebar ke areal lain. Sekitar pukul 20. 40 WIB, kelompok mulai didorong menuju daerah Teteg Malioboro dan kemudian bergerak ke utara. Dalam proses pengendalian tersebut, polisi mengunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan kelompok yang masih melawan. Orang-orang di lokasi juga dilaporkan melemparkan batu dan petasan ke arah petugas. Kondisi ini mendorong aparat untuk tetap siaga hingga larut malam. Polisi menyatakan bahwa penempatan personel dilakukan untuk mengendalikan situasi, melindungi masyarakat, serta mencegah kerusakan fasilitas umum yang lebih luas.

154 Orang Ditangkap, Polisi Mengamankan Molotov dan Senjata Tajam

Jumlah 154 orang yang ditangkap menjadi fokus utama setelah Polda DIY mengungkapkan hasil tindakan pada Rabu pagi, 11 November 2026. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan bahwa mereka ditangkap dari berbagai lokasi yang terlibat dalam kericuhan. Titik-titik pengamanan mencakup kawasan Kantor DPRD DIY, Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM. Mereka kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui keterlibatan masing-masing dalam aksi anarkis dan kerusakan fasilitas umum. Selama proses penangkapan, polisi menemukan beberapa barang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan. Barang bukti tersebut termasuk enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.

Barang-barang ini kemudian diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyatakan bahwa mereka masih menyelidiki kemungkinan adanya orang lain yang terlibat dalam kejadian tersebut. Perlu dicatat, angka 154 orang diamankan adalah jumlah awal yang diumumkan polisi pagi itu. Seiring perkembangan pada hari yang sama, jumlah orang yang ditangkap kemudian meningkat menjadi 157 orang. Kenaikan angka ini terjadi karena proses penanganan dan pendataan masih berlangsung setelah kerusuhan di beberapa titik. Polisi menekankan bahwa setiap orang yang ditangkap perlu diperiksa berdasarkan dugaan peran dan keterlibatannya. Dengan demikian, jumlah orang yang ditangkap tidak otomatis berarti bahwa semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti melakukan kejahatan.

Kericuhan Meluas hingga Malioboro dan Bundaran UGM

Setelah pihak berwenang berusaha mengendalikan kerumunan di depan Kantor DPRD DIY, situasi keamanan tetap menjadi fokus karena gerakan kelompok massa meluas ke berbagai area di Yogyakarta. Kericuhan tidak hanya terjadi di sekitar Malioboro, tetapi juga meluas hingga Tugu Pal Putih, Jalan Jenderal Sudirman, dan Bundaran UGM. Polisi melakukan penyekatan dan patroli untuk mencegah munculnya kembali kelompok yang berbuat anarkis. Sekitar pukul 21. 00 WIB, petugas dilaporkan berhasil mendorong massa ke daerah Tugu Golong-Gilig atau Tugu Pal Putih. Namun, hingga pukul 22. 37 WIB, masih ada kelompok yang melemparkan petasan sehingga aparat terus melakukan pengamanan. Penyekatan terhadap kelompok massa yang bergerak dari arah timur juga dilakukan sekitar pukul 23. 06 WIB.

Situasi mulai terkendali setelah Brimob melaksanakan patroli besar-besaran sekitar pukul 23. 30 WIB. Kawasan Bundaran UGM mendapatkan perhatian lebih setelah muncul informasi tentang dugaan anggota aparat yang memasuki area kampus. Polda DIY membantah bahwa anggota polisi melakukan tindakan di dalam area universitas. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa petugas hanya menjaga di sekitar batas kampus. Menurut keterangan beliau, jarak antara personel dan garis batas kampus sekitar 30 hingga 50 meter. Ia juga menegaskan bahwa aparat memilih untuk menahan diri ketika kelompok massa bergerak mendekati batas universitas. Penjelasan ini disampaikan untuk membalas berbagai informasi dan rekaman yang beredar di media sosial. Meskipun begitu, insiden di sekitar kampus tetap menjadi perhatian karena berhubungan dengan keselamatan mahasiswa dan perlindungan lingkungan pendidikan.

UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa yang Diamankan

Universitas Gadjah Mada memberikan perhatian pada dampak kericuhan demonstrasi yang meluas sampai ke sekitar kampus. Rektor UGM Ova Emilia menyatakan bahwa universitas sedang melakukan pendataan dan pengecekan untuk mencari tahu kondisi mahasiswa yang mungkin terpengaruh oleh kejadian ini. Tindakan ini diambil setelah mendengar informasi mengenai sejumlah orang yang diamankan oleh polisi di sekitar Bundaran UGM. Pihak universitas berusaha memastikan apakah ada mahasiswa yang termasuk dalam kelompok tersebut dan untuk mengetahui keadaan mereka setelah kejadian berlangsung. UGM juga menyatakan siap memberikan bantuan hukum jika ada mahasiswa yang memerlukan bantuan dalam proses pemeriksaan. Menurut pihak kampus, hak untuk mengungkapkan pendapat adalah bagian dari hak asasi warga negara yang harus dihormati. Mahasiswa juga berhak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi dengan cara yang damai tanpa menghadapi tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Di sisi lain, UGM menegaskan pentingnya menjaga keamanan lingkungan kampus agar tetap aman bagi semua civitas akademika. Pendataan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai identitas, keberadaan, serta keadaan mahasiswa yang terpengaruh. Universitas juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan perlindungan hak mahasiswa selama proses penanganan berlangsung. Isu ini menjadi semakin penting karena dalam perkembangan pemeriksaan, polisi menyebut ada beberapa orang yang masih di bawah umur. UGM berharap seluruh proses dapat berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Pendampingan ini juga merupakan wujud tanggung jawab universitas dalam memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan setelah kericuhan terjadi.

Polisi Tetapkan Dua Tersangka, 21 Orang Masih di Bawah Umur

Perkembangan dalam penanganan kasus terus berjalan setelah ada 157 orang yang ditangkap. Pada malam hari Rabu, 11 November 2026, Polda DIY mengumumkan bahwa sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan kasus dan analisis barang bukti yang ada. Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Namun, pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan jika ada bukti yang memadai ditemukan selama penyelidikan lebih lanjut. Dari 157 yang ditangkap, polisi juga mencatat 21 orang yang masih di bawah umur. Penanganan untuk kelompok anak ini dilakukan secara khusus dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Polisi menyebutkan bahwa anak-anak yang ditangkap akan menjalani proses sesuai dengan peraturan yang ada dan melibatkan orang tua atau wali dalam pembinaan mereka. Di samping itu, polisi juga melakukan tes urine terhadap 154 orang diamankan. Menurut informasi dari kepolisian, semua hasil tes urine dinyatakan negatif untuk narkoba. Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari proses pemeriksaan untuk memahami kondisi dan kemungkinan adanya faktor lain yang menyebabkan kericuhan. Sementara itu, penyelidikan terhadap orang dewasa yang terlibat masih terus berlanjut untuk menentukan apakah ada tindakan kriminal yang dapat diproses secara hukum. Penetapan dua tersangka ini menjadi langkah penting karena menunjukkan bahwa penanganan kasus telah masuk ke tahap penyelidikan terhadap pihak yang diduga terlibat berdasarkan bukti yang ada.

Kapolri Tinjau Penanganan Kericuhan di Kantor DPRD DIY

Kericuhan yang terjadi di Yogyakarta juga menarik perhatian dari pimpinan kepolisian dan pemerintah pusat. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunjungi Kantor DPRD DIY pada Rabu pagi, 11 November 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi gedung DPRD setelah kejadian kerusuhan dan mendapatkan penjelasan mengenai langkah pengamanan yang telah diambil oleh kepolisian. Rombongan ini juga didampingi oleh Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo. Saat meninjau, perhatian difokuskan pada kerusakan fasilitas umum, barang bukti, dan proses penanganan orang-orang yang diduga terlibat dalam kericuhan. Polisi menyampaikan akan menyelidiki semua informasi terkait peristiwa ini, termasuk kemungkinan ada pihak yang dengan sengaja memicu tindakan anarkis.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah kericuhan terjadi secara tiba-tiba atau ada perencanaan dari kelompok tertentu. Namun, dugaan ini harus dibuktikan melalui penyelidikan dan bukti yang valid. Di sisi lain, penanganan terhadap demonstrasi juga memunculkan tuntutan untuk mengevaluasi cara-cara pengamanan yang dilakukan aparat. Beberapa pihak meminta agar dugaan kekerasan dan tindakan berlebihan selama pembubaran massa diperiksa secara objektif. Evaluasi ini penting untuk melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sekaligus memastikan bahwa tindakan perusakan fasilitas umum dapat diproses sesuai dengan hukum. Pemerintah daerah juga diharapkan menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh peserta demonstrasi sebelum kericuhan terjadi. Dengan demikian, solusi untuk masalah ini tidak hanya terfokus pada penangkapan dan penetapan tersangka, tetapi juga mencakup evaluasi kebijakan serta perlindungan hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Tuntutan Demonstrasi dan Evaluasi Keamanan Jadi Perhatian

Kekacauan di DPRD DIY tidak bisa dipisahkan dari berbagai isu yang sebelumnya menjadi bahan pengajuan pendapat masyarakat. Dalam aksi pada 10 November 2026, para demonstran menyoroti kebijakan Jaga Warga dan batasan kegiatan demonstrasi di area Sumbu Filosofi Yogyakarta. Para peserta menyerukan kepada pemerintah daerah untuk meninjau kembali peraturan tersebut karena dinilai terkait langsung dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, masalah kesejahteraan warga, gaji pekerja, dan berbagai kebijakan daerah juga menjadi bagian dari permintaan yang diajukan kepada pemerintah. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah berkomunikasi dengan perwakilan peserta dan menyampaikan bahwa peraturan Jaga Warga bisa dipikirkan kembali jika keberadaannya menghalangi perkembangan demokrasi. Dialog ini menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian demonstrasi sebelum situasinya berubah menjadi kacau pada malam hari.

Setelah peristiwa itu, perhatian masyarakat beralih pada dua isu utama, yaitu proses hukum terhadap individu yang diduga melakukan perusakan dan evaluasi terhadap cara aparat menangani demonstrasi. Polisi bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran kriminal berdasarkan bukti yang sah, sementara pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa kebebasan untuk berbicara tetap dihormati. Penting juga untuk melakukan pendataan dengan teliti terhadap mahasiswa dan anak di bawah umur yang terdampak. Kejadian ini mengingatkan bahwa aspirasi yang disampaikan secara damai harus dilindungi, sementara tindakan kekerasan dan perusakan terhadap fasilitas umum tidak bisa dibenarkan. Masyarakat sekarang menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari polisi, termasuk perkembangan penetapan tersangka dan respons terhadap berbagai laporan yang muncul setelah kericuhan di Yogyakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version