MK Bahas Gugatan Ijazah Gibran

Gugatan terkait Ijazah Gibran kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang lanjutan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Kasus ini berkaitan dengan pengajuan yang dilakukan oleh Denny Indrayana dan beberapa pemohon lainnya yang mempermasalahkan kelengkapan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Kasus ini sudah terdaftar di MK dengan Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026. Pengajuan sebelumnya dilakukan pada 10 September 2026 dan resmi terdaftar di MK pada 17 September 2026. Dalam pengajuan ini, para pemohon mempertanyakan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu.

Mereka berargumen bahwa calon presiden dan wakil presiden harus sudah menyelesaikan pendidikan minimal setara dengan sekolah menengah atas dan dapat membuktikannya sesuai peraturan yang berlaku. Para pemohon juga mengajukan beberapa permintaan kepada MK terkait status pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024. Namun, semua argumen dan permintaan ini masih merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara dan belum menjadi keputusan akhir dari Mahkamah. MK pada 21 September 2026 sebelumnya telah melakukan pemeriksaan awal untuk mendengar pengajuan dari para pemohon.

Denny Indrayana dan Pemohon Mempertanyakan Syarat Pendidikan

Dalam pengajuan yang diteruskan ke MK, Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya mempertanyakan kelengkapan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Para pemohon menunjukkan ada masalah dengan dokumen yang digunakan untuk memenuhi syarat pendidikan calon wakil presiden. Mereka merujuk pada Pasal 169 huruf r dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden setidaknya harus lulus dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang setara. Dalam pengajuan mereka, para pemohon juga menyoroti aturan teknis yang terkandung dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Mereka mempertanyakan syarat dokumen pendidikan bagi calon yang menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Berdasarkan informasi yang ada di MK, para pemohon meminta Mahkamah untuk mempertimbangkan dampak hukum jika syarat pendidikan tersebut dianggap tidak terpenuhi sejak awal pencalonan. Mereka juga meminta MK mengonfirmasi bahwa pencalonan Gibran bermasalah dan mengajukan beberapa permintaan tambahan. Termasuk terkait Keputusan KPU dan pelantikan sebagai wakil presiden. Meskipun demikian, posisi yang diambil masih merupakan argumen dan permohonan dari pihak yang mengajukan kasus. Sehingga belum dapat dianggap sebagai keputusan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

MK Memfokuskan pada Proses Verifikasi dan Aturan KPU

Pada sesi sidang yang telah dilaksanakan sebelumnya, hakim konstitusi menunjukkan perhatian pada cara penyusunan dan pengubahan aturan yang berhubungan dengan kualifikasi pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Salah satu hal yang diminta untuk dijelaskan kepada Mahkamah adalah proses diskusi revisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Hakim konstitusi Saldi Isra meminta KPU untuk menyajikan bukti dan catatan lengkap tentang pembahasan perubahan aturan itu. Perhatian ini terkait dengan ketentuan yang mengatur dokumen persyaratan pendidikan bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri.

Pertanyaan hakim juga menyoroti bagaimana Bawaslu mengawasi tahap pemenuhan syarat tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu poin yang diperiksa dalam sidang karena penggugat mengklaim ada masalah dalam proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran. Dalam kasus ini, KPU berperan sebagai pihak yang dituntut, sementara Bawaslu memberikan keterangan kepada Mahkamah. Dengan begitu, sidang tidak hanya membahas dokumen pendidikan. Tetapi juga meneliti bagaimana aturan pencalonan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu saat pendaftaran dan verifikasi pasangan calon Pemilu 2024. Dokumen dan keterangan dari kedua belah pihak nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Mahkamah dalam menangani kasus ini.

Bawaslu Menjelaskan Akses Data Pendaftaran Gibran

Dalam sidang yang berlangsung pada 23 September 2026, Bawaslu memberikan penjelasan tentang proses pengawasan terhadap pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan bahwa selama tahap Pemilu 2024 tidak ada laporan atau temuan yang menunjukkan pelanggaran administratif atau kejahatan pemilu yang berkaitan dengan syarat pendidikan minimal adalah lulus dari sekolah menengah atas atau yang setara untuk Gibran. Bawaslu juga menginformasikan bahwa tidak ada permohonan untuk menyelesaikan masalah terkait proses pemilu mengenai syarat tersebut selama tahap berlangsung. Namun, Bawaslu menjelaskan adanya masalah mengenai akses terhadap data dan dokumen di Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Silon PWP milik KPU.

Menurut penjelasan Bagja dalam sidang, Bawaslu telah mendapat akses akun berdasarkan surat dari KPU. Namun saat login muncul keterangan bahwa akun tersebut tidak memiliki izin untuk masuk. Masalah akses ini sebelumnya sudah dibawa oleh Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan informasi dari MK, masalah etik ini kemudian diputus dalam Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 pada 25 Oktober 2023. Dalam keputusan tersebut, tindakan KPU terkait akses data dan dokumen Silon dinyatakan tidak melanggar hukum. Keterangan dari Bawaslu ini menjadi sangat penting dalam proses sidang karena Mahkamah sedang meneliti bagaimana mekanisme pengawasan dan verifikasi berlangsung saat pendaftaran calon.

KPU Sampaikan Keberatan terhadap Pokok Gugatan

Dalam sidang lanjutan, KPU menyampaikan pandangannya bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan masalah tahapan pencalonan, bukan konflik hasil pemilihan yang merupakan kewenangan MK. Pengacara KPU menjelaskan bahwa pemohon secara umum mempermasalahkan proses pemenuhan syarat calon wakil presiden. Sehingga menurut KPU, isu tersebut lebih bersifat sengketa proses pemilu yang memiliki cara penyelesaian tersendiri. KPU juga menegaskan bahwa tidak ada laporan, temuan, atau tanggapan dari masyarakat yang bisa dijadikan dasar bagi Bawaslu. Guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran mengenai syarat pendidikan Gibran dari tahap pencalonan hingga pemungutan suara.

Selain soal kewenangan, KPU juga mempertanyakan posisi hukum pemohon dalam mengajukan perkara PHPU untuk Presiden dan Wakil Presiden.Dalam keterangannya di sidang, KPU mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Aturan tersebut mengatur pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU.

KPU juga menyatakan bahwa argumen pemohon masih didasarkan pada asumsi dan indikasi. Menurut KPU, belum terdapat bukti spesifik dan konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses pencalonan. Pendapat tersebut merupakan bagian dari jawaban KPU sebagai termohon. Keterangan tersebut masih akan dinilai bersama informasi dari Bawaslu dan pihak terkait. MK juga akan mempertimbangkan dalil pemohon serta bukti yang disampaikan selama persidangan.

Perdebatan Kewenangan MK Jadi Bagian Penting

Selain masalah dokumen pendidikan, sidang ini juga menunjukkan adanya perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara ini. KPU beranggapan bahwa masalah pemenuhan syarat calon merupakan bagian dari tahap proses pemilu yang memiliki jalur penyelesaian tertentu. Pihak terkait juga memberikan pandangan yang serupa dengan merujuk pada ketentuan tentang sengketa proses pemilu.

Dalam penjelasan yang disampaikan di sidang, masalah keabsahan atau pemenuhan syarat pasangan calon disebut terkait dengan kewenangan Bawaslu jika menjadi persoalan pada tahap yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Mereka menganggap syarat pendidikan adalah aspek penting dari persyaratan calon yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

Oleh karena itu, pemohon meminta Mahkamah mempertimbangkan akibat hukum jika syarat tersebut dianggap tidak dipenuhi. Perbedaan sudut pandang tentang kewenangan ini menjadi salah satu isu yang harus dipertimbangkan MK sebelum membahas lebih dalam tentang dalil mengenai syarat pendidikan. Hingga perkembangan sidang pada 23 September 2026, Mahkamah belum memberikan putusan akhir mengenai perkara Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026. Proses persidangan masih berlangsung dalam tahap pemeriksaan terhadap dalil, jawaban, keterangaan, dan bukti dari semua pihak.

Status Perkara Gugatan Ijazah Gibran di MK

Perkara Gugatan Ijazah Gibran terdaftar sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026. Sesuai dengan data resmi perkara, pengajuan permohonan dilakukan pada 10 September 2026 dan telah didaftarkan oleh MK pada 17 September 2026. Pemeriksaan awal berlangsung pada 21 September 2026 dengan agenda presentasi permohonan dari pemohon. Dua hari setelahnya, tepatnya pada 23 September 2026, Mahkamah melanjutkan pemeriksaan dengan mendengarkan jawaban dari KPU, keterangan dari pihak yang terkait, serta saksi dari Bawaslu.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kasus ini masih dalam proses pemeriksaan. Belum ada keputusan yang menentukan apakah argumen para pemohon dapat diterima atau ditolak. Para pemohon dalam kasus ini terdiri dari 12 individu, di antaranya Denny Indrayana, Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H. M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M. S. Sihombing. Selain itu, Bambang Widjojanto, Refly Harun, dan beberapa pengacara lainnya tercatat mendampingi para pemohon. Di sisi lain, isu terbaru yang muncul dalam sidang tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan. Tetapi juga tentang prosedur verifikasi, akses pengawasan Bawaslu, peraturan KPU, status hukum pemohon, dan batas wewenang MK dalam perkara PHPU. Semua masalah ini masih menjadi fokus pemeriksaan Mahkamah.

Sidang Gugatan Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Putusan Belum Ditetapkan

Dengan dilanjutkannya sidang pada 23 September 2026, perkara mengenai syarat pendidikan Gibran memasuki fase pemeriksaan yang lebih mendalam. MK telah menerima jawaban dari KPU serta penjelasan dari Bawaslu dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai proses pencalonan di Pemilu 2024. Dalam sidang tersebut, terdapat beberapa isu penting yang diperhatikan.

Mulai dari dasar hukum syarat pendidikan, proses verifikasi dokumen, mekanisme pengawasan Bawaslu, akses terhadap data pencalonan, hingga wewenang lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani isu tersebut. Para pemohon tetap berpendapat bahwa syarat pendidikan adalah persyaratan yang harus dipenuhi sejak awal pencalonan.Di sisi lain, KPU berpandangan bahwa masalah yang diajukan lebih terkait dengan sengketa dalam proses pemilu dan mempertanyakan status hukum pemohon. Bawaslu sendiri memberikan penjelasan berdasarkan pengalaman mereka dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024.

Termasuk menjelaskan bahwa tidak ada laporan atau temuan terkait syarat pendidikan Gibran selama proses pemilu berlangsung. Serta masalah akses terhadap sistem pencalonan KPU. Semua informasi tersebut masih perlu dievaluasi oleh Mahkamah berdasarkan aturan hukum dan bukti yang ada. Hingga saat ini, belum ada keputusan akhir yang menyatakan status pencalonan Gibran atau membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, perkembangan kasus selanjutnya masih menunggu tahapan pemeriksaan dan keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi.

Video Mesum Bogor Dibuat dan Dijual di Media Sosial

Kasus Video Mesum Bogor yang menjadi trending di media sosial menunjukkan aktivitas dua pria berinisial MR (27) dan MA (24) yang membuat dan menjual konten porno dengan tema “Sehari dalam Hidupku”. Pihak kepolisian menyatakan video tersebut bukanlah satu-satunya yang dibuat oleh mereka berdua. Menurut hasil penyelidikan, terdapat sekitar 20 video yang sudah dihasilkan sejak Juli 2026. Konten tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial dan ditawarkan kepada anggota komunitas tertentu dengan sistem berbayar. Dalam praktiknya, calon penonton perlu membayar biaya akses sebelum mereka bisa melihat kontennya. Polisi menyebutkan bahwa biaya akses tersebut mencapai Rp150 ribu.

Kegiatan pembuatan konten dilakukan di berbagai tempat, termasuk Kabupaten Bogor, Jakarta, dan Depok. Kasus ini mencuat setelah salah satu video yang menunjukkan aktivitas kedua pria di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, menjadi viral. Penyebaran video tersebut pun menarik perhatian polisi hingga dilakukan investigasi untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat. Hasil penyelidikan selanjutnya mengarah kepada MR dan MA yang kemudian ditangkap oleh Satreskrim Polres Bogor.

Polisi Tangkap Dua Pria di Kebon Jeruk

Penanganan kasus Video Mesum Bogor berlanjut setelah polisi menyelidiki video yang beredar di media sosial. MR dan MA akhirnya ditangkap oleh Satreskrim Polres Bogor di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada malam Sabtu, 19 September 2026. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi mengenai video yang menunjukkan aktivitas seksual kedua pria di Leuwiliang. Setelah ditangkap, mereka menjalani pemeriksaan untuk mengungkap lebih dalam mengenai pembuatan dan penyebaran konten tersebut. Polisi kemudian menetapkan MR dan MA sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, polisi sudah memastikan bahwa kedua pria yang muncul dalam video bukanlah pelajar.

Penyelidikan tidak hanya berfokus pada satu video viral, tetapi juga menyelidiki kemungkinan adanya konten lain yang dibuat oleh kedua tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menemukan bahwa kegiatan pembuatan konten telah dilakukan sejak Juli 2026. Lokasi perekaman juga tidak terbatas di Kabupaten Bogor. Polisi menyatakan bahwa terdapat lokasi lain di Jakarta dan Depok yang digunakan untuk pembuatan konten. Dengan demikian, penyidikan kasus ini berkembang dari satu video yang viral menjadi pengungkapan aktivitas produksi sekitar 20 video.

Puluhan Konten Diproduksi Sejak Juli 2026

Dalam perkembangan kasus Video Mesum Bogor, pihak kepolisian menyatakan bahwa video yang ramai diperbincangkan tersebut hanyalah salah satu dari sekitar 20 video yang dihasilkan oleh MR dan MA. Mereka dilaporkan mulai merekam video sejak bulan Juli 2026. Video-video itu dibuat di beberapa lokasi, termasuk Leuwiliang di Kabupaten Bogor, serta di Jakarta dan Depok. Polisi masih menyelidiki semua kegiatan kedua pelaku untuk memahami cara mereka memproduksi dan menyebarluaskan konten. Menurut penjelasan polisi, konten itu kemudian dijual melalui platform media sosial yang hanya bisa diakses oleh anggota tertentu. Sistem yang digunakan mengharuskan calon pembeli membayar terlebih dahulu supaya bisa melihat konten.

Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan mendapatkan kode untuk mengakses dan melihat isi yang ditawarkan. Biaya yang ditetapkan polisi mencapai Rp150 ribu untuk satu kali akses. Aktivitas ini membuat kasus ini tidak hanya tentang pembuatan konten, tetapi juga tentang penyebaran dan penjualan materi pornografi. Polisi mengungkap bahwa motivasi di balik kasus tersebut berkaitan dengan profit. Penyelidikan juga mencakup sekitar 20 video sebagai bagian dari penyelidikan terhadap seluruh kegiatan kedua pelaku dalam memproduksi konten.

Konten Dijual dengan Tarif Rp150 Ribu

Selain menemukan jumlah video yang dibuat, polisi juga mengungkap cara penjualan dalam kasus Video Mesum Bogor ini. Konten yang dihasilkan oleh MR dan MA tidak dibagikan secara gratis kepada anggota komunitas. Untuk mendapatkan akses, pengguna harus membayar sekitar Rp150 ribu. Polisi menjelaskan bahwa konten tersebut diletakkan di platform media sosial yang terbatas sehingga tidak semua orang bisa melihatnya secara langsung. Pembeli harus menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu sebelum mendapatkan kode akses ke grup atau ruang yang khusus berisi konten tersebut.

Cara transaksi semacam ini dianggap sebagai salah satu metode yang digunakan kedua tersangka untuk meraih keuntungan dari video yang mereka buat. Berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi memperkirakan bahwa keuntungan yang telah diperoleh keduanya sekitar Rp19 juta sampai saat penangkapan. Jumlah ini berasal dari penjualan akses konten yang mereka hasilkan sejak Juli 2026. Polisi juga masih menyelidiki berapa banyak orang yang telah membeli akses dan seberapa luas konten itu beredar di media sosial. Informasi ini penting untuk memahami keseluruhan aktivitas komersialisasi yang dilakukan oleh kedua pelaku. Penyelidikan ini juga mencakup konten lain yang diduga berkaitan dengan proses produksi mereka.

Perekaman Dilakukan di Bogor, Jakarta dan Depok

Penyidik juga menemukan bahwa pembuatan konten dalam kasus Video Mesum Bogor tidak terjadi di satu tempat saja. Salah satu video yang menarik perhatian banyak orang direkam di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Dalam video yang beredar, kedua pria terlihat mengendarai sepeda motor sebelum berhenti di tempat terbuka. Polisi kemudian mulai menyelidiki untuk mengetahui siapa saja yang ada dalam video tersebut. Setelah mengetahui identitas mereka, penyidik melakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, polisi mendapatkan informasi bahwa aktivitas serupa juga dilakukan di beberapa daerah lainnya. Jakarta dan Depok disebut sebagai dua lokasi lainnya di mana konten tersebut direkam.

Penggunaan berbagai lokasi itu menunjukkan bahwa pembuatan video terjadi secara berulang dalam waktu tertentu. Polisi kemudian mengaitkan aktivitas ini dengan sekitar 20 video yang telah dibuat sejak Juli 2026. Penyidik masih menyelidiki semua lokasi yang digunakan untuk memastikan hubungan antara setiap video dengan kedua tersangka. Pengungkapan lokasi perekaman menjadi bagian penting dari proses penyidikan karena polisi tidak hanya menangani video yang sudah viral, tetapi juga menyelidiki konten lain yang diduga diproduksi dan disebarkan oleh tersangka.

Polisi Ungkap Motif Berbasis Ekonomi

Dalam kasus Video Mesum Bogor, pihak kepolisian menyatakan bahwa alasan pembuatan konten tersebut berhubungan dengan aspek finansial. MR dan MA diduga telah membuat konten ini secara rutin dan menjualnya melalui akses berbayar di platform media sosial. Metode ini memungkinkan pengguna tertentu untuk mendapatkan akses setelah membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. Polisi mengungkapkan bahwa biaya akses adalah Rp150 ribu dan dari kegiatan tersebut, kedua pelaku diduga telah mendapatkan sekitar Rp19 juta. Angka ini masih bersifat sementara dan diperoleh penyidik dari data yang ditemukan selama penyelidikan. Polisi masih meneliti transaksi dan aktivitas lain yang mungkin terlibat dalam penyebaran konten tersebut.

Penyelidikan juga difokuskan untuk mengungkap bagaimana kedua pelaku mengelola grup atau platform yang digunakan untuk menjual video. Kasus ini berkembang karena pihak kepolisian menemukan bahwa video yang viral hanyalah salah satu dari sekitar 20 konten yang sudah dibuat sejak Juli 2026. Dengan penemuan ini, penyidik tidak lagi hanya memperhatikan satu peristiwa pembuatan video, tetapi juga serangkaian kegiatan yang diduga dilakukan secara berulang. Semua informasi ini menjadi bagian dari prosedur hukum yang saat ini berlangsung terhadap MR dan MA setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian.

Video Mesum Bogor dan Pemeriksaan Kesehatan Tersangka

Setelah ditangkap, MR dan MA juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari pihak kepolisian. Menurut penjelasan Kasat Reskrim Polres Bogor, hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa keduanya positif HIV. Informasi ini disampaikan oleh polisi setelah kedua tersangka menjalani pemeriksaan setelah ditangkap di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari langkah yang dilakukan setelah penangkapan sebelum mereka melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Polisi menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kesehatan.

Namun, status kesehatan tersebut adalah informasi medis mengenai individu yang sedang menghadapi proses hukum, sehingga tidak langsung berkaitan dengan pembuktian aktivitas produksi atau penjualan konten yang menjadi pokok permasalahan. Penyelidikan tetap berfokus pada dugaan pembuatan, penyebaran, dan komersialisasi konten pornografi. Sebelumnya, polisi telah menetapkan MR dan MA sebagai tersangka setelah mengkaji video yang viral. Keduanya kemudian ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam perkembangan kasus ini, penyidik masih menginvestigasi sekitar 20 video yang diklaim telah dibuat sejak Juli 2026, termasuk lokasi pembuatan serta cara distribusi konten melalui media sosial.

Video Mesum Bogor Berujung Ancaman 10 Tahun Penjara

Kasus Video Mesum Bogor kini sudah masuk ke tahap hukum setelah MR dan MA ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka terjerat di bawah Pasal 407 KUHP yang berhubungan dengan pornografi. Pasal ini, sesuai keterangan dari penyidik, mencakup tindakan seperti membuat, menjual, dan menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan pornografi. Ancaman hukuman yang tertera bisa mencapai 10 tahun penjara. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, keduanya langsung ditangkap dan ditempatkan di Lapas Pondok Rajeg. Proses hukum selanjutnya akan menentukan perkembangan kasus berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang diperoleh oleh polisi.

Polisi juga masih mendalami aktivitas kedua tersangka, termasuk sekitar 20 video yang disebut telah dihasilkan sejak Juli 2026. Penyidik sedang mencari lokasi pembuatan video yang berada di Bogor, Jakarta, dan Depok serta cara penjualannya melalui akses berbayar. Kasus ini berawal dari satu video yang viral di media sosial dan kemudian berkembang setelah polisi menemukan dugaan adanya sejumlah konten lain yang dihasilkan dan diperdagangkan. Dengan penetapan tersangka dan penahanan ini, proses hukum terhadap MR dan MA masih berlangsung mengikuti tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Selebgram Jule Ditangkap Terkait Vape Etomidate

Jule, seorang selebgram, ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena diduga menyalahgunakan vape yang mengandung zat etomidate. Julia Prastini, yang lebih dikenal dengan nama Jule, diamankan oleh polisi di sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada hari Senin, 14 September 2026. Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan investigasi tentang dugaan jaringan penjualan cartridge vape yang mengandung etomidate. Penyidik mendapatkan informasi tentang keterlibatan Jule setelah menangkap dua wanita yang berinisial RR dan RN di sebuah apartemen di Kembangan, Jakarta Barat. Dari penangkapan itu, polisi menemukan 27 cartridge vape yang dicurigai mengandung etomidate.

Penyidik lalu menelusuri transaksi dan menemukan sebuah paket yang ditujukan untuk Jule. Paket itu diketahui diterima di apartemen di Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan cartridge vape yang diduga mengandung zat yang sama. Jule kemudian dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani pemeriksaan. Kejadian ini menarik perhatian publik karena Jule dikenal sebagai sosok yang aktif di media sosial. Namun, status hukum Jule dalam kasus ini berbeda dari tiga orang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyatakan Jule hanya sebagai pengguna dan akan menjalani rehabilitasi.

Tes Urine Jule Positif Mengandung Etomidate

Hasil pemeriksaan menjadi salah satu perkembangan penting dalam kasus penangkapan Selebgram Jule. Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa hasil tes urine Julia Prastini menunjukkan positif menggunakan etomidate. Penjelasan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada hari Sabtu, 19 September 2026. Tes urine dilakukan setelah Jule ditangkap dan dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Polisi sebelumnya juga menemukan cartridge vape yang dicurigai mengandung etomidate di tempat Jule. Menurut informasi dari penyidik, ada satu cartridge yang masih terisi dan tiga cartridge lainnya sudah digunakan.

Temuan ini menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengungkap keterkaitan Jule dengan penggunaan zat tersebut. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dalam keseluruhan penanganan kasus. Dengan informasi ini, hasil tes urine positif menjadi bukti penggunaan etomidate oleh Jule. ANTARA melaporkan bahwa polisi masih menyelidiki asal barang, pola distribusi, dan kemungkinan keterlibatan orang lain. Dalam perkembangan kasus ini, Jule tidak dianggap sebagai orang yang menjual barang tersebut. Polisi menyatakan dia sebagai pengguna, sehingga penanganannya dilakukan melalui rehabilitasi.

Polisi Temukan Empat Cartridge Vape di Apartemen Jule

Saat petugas memeriksa apartemen tempat Jule ditahan, mereka menemukan empat cartridge vape. Kepala Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Kharisma Tandayu, menjelaskan bahwa tiga dari cartridge tersebut kosong atau sudah dipakai, sedangkan satu cartridge lainnya masih mengandung zat yang diduga etomidate. Barang bukti itu kemudian disita untuk kepentingan penyelidikan. Penemuan keempat cartridge tersebut juga menjadi salah satu alasan bagi polisi untuk mempertimbangkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Jule. Hasil tes urine menunjukkan bahwa Jule positif mengonsumsi etomidate. Polisi kemudian menelusuri asal-usul cartridge itu dan menghubungkannya dengan jaringan yang sudah diungkap sebelumnya.

Dalam kasus ini, Jule disebutkan mendapatkan cartridge dari dua wanita bernama RR dan RN. Polisi juga menyatakan bahwa tidak ditemukan transaksi antara Jule dengan orang lain selain dua wanita tersebut. Jule juga disebutkan baru menggunakan vape etomidate dalam waktu sekitar dua hingga tiga minggu sebelum penangkapannya. Informasi ini diperoleh polisi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Jule. Meskipun barang bukti ditemukan dan hasil tes urine positif, polisi tidak menetapkan Jule sebagai tersangka dalam kasus peredaran tersebut. Penanganan terhadap Jule kemudian diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai pengguna.

Penangkapan Jule Dimulai dari Dua Wanita

Kasus yang menyebabkan Jule ditangkap berawal dari penangkapan dua wanita berinisial RR dan RN pada hari Senin, 14 September 2026. Kedua wanita tersebut ditangkap polisi di sebuah apartemen di Kembangan, Jakarta Barat. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan 27 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate. Pemeriksaan terhadap kedua wanita ini kemudian mengungkap informasi tentang jaringan pemasok dan transaksi barang tersebut. Polisi mendapatkan informasi bahwa ada paket cartridge vape yang dikirim kepada seorang wanita berinisial JP, yang diketahui sebagai Julia Prastini atau Jule. Penyidik lalu menelusuri keberadaan paket tersebut dan mengetahui bahwa paket itu telah diterima di sebuah apartemen di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi itu, petugas bergerak dan menangkap Jule.

Penyelidikan kemudian dilanjutkan untuk mengetahui sumber barang yang diterima Jule. Polisi kemudian menangkap seorang pria berkewarganegaraan China berinisial XC di sebuah hotel di kawasan Kembangan. Dari XC, penyidik menemukan tambahan 71 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate. Secara keseluruhan, polisi menyatakan telah mengamankan 99 cartridge dalam pengungkapan kasus ini. Mereka juga menyita beberapa telepon seluler dan satu paspor untuk keperluan penyidikan. Dari semua pihak yang ditangkap, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu RR, RN, dan XC, sedangkan Jule menjalani rehabilitasi.

Jule Disebut Baru Saja Memakai Vape Etomidate

Dalam pemeriksaan, pihak kepolisian menyatakan bahwa Jule mengaku baru menggunakan vape yang mengandung etomidate sekitar dua sampai tiga minggu sebelum ditangkap. Pernyataan ini disampaikan oleh Kasatresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Tandayu, berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan. Polisi menyebut bahwa alasan yang diungkapkan Jule bersifat pribadi dan terkait dengan stres. Informasi mengenai alasan ini adalah bagian dari pemeriksaan, sehingga tidak bisa dianggap sebagai kesimpulan mengenai keadaan pribadi Jule secara keseluruhan. Penyidik juga menyelidiki cara Jule memperoleh cartridge yang digunakannya.

Dari pemeriksaan, polisi menemukan bahwa Jule hanya membeli dari RR dan RN. Tidak ada informasi mengenai transaksi Jule dengan pemasok lain berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, jaringan yang diduga menyuplai barang ini disebut telah beroperasi sejak Juli 2026. Polisi menyatakan bahwa pemasaran dilakukan dengan cara tertutup melalui hubungan pertemanan atau dari mulut ke mulut. Para pemasok disebutkan mendapatkan keuntungan sekitar Rp700 ribu dari setiap cartridge yang berhasil dijual. Polisi kemudian menetapkan RR, RN, dan XC sebagai tersangka dalam kasus peredaran ini. Jule sendiri dianggap sebagai pengguna dan tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Selebgram Jule Tidak Jadi Tersangka dan Jalani Rehabilitasi

Walaupun Selebgram Jule ditangkap dan tes urinenya menunjukkan positif etomidate, pihak kepolisian menyatakan bahwa Jule tidak dianggap sebagai tersangka dalam kasus ini. Kepala Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyebut keputusan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan, penyelidikan, dan barang bukti yang ditemukan di lokasi. Dari empat cartridge yang ada di apartemen Jule, satu masih terisi dan tiga lainnya sudah digunakan. Polisi menyimpulkan bahwa Jule ditempatkan sebagai pengguna, sehingga penanganannya dilakukan melalui keadilan restoratif dan rehabilitasi. Jule direncanakan akan menjalani asesmen sebelum mengikuti rehabilitasi.

ANTARA melaporkan bahwa Jule akan menjalani rehabilitasi setelah proses tersebut dimulai. Polisi juga menegaskan bahwa Jule tidak ditahan sebagai tersangka dalam kasus peredaran. Sementara itu, tiga orang lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran tetap diproses sebagai tersangka. Penting untuk mencantumkan perbedaan status ini agar berita tidak memberi kesan bahwa Jule memiliki status hukum yang sama dengan tersangka lainnya. Hingga berita terbaru, proses terhadap Jule difokuskan pada pemulihan melalui rehabilitasi, sementara penyidik terus mengembangkan penyelidikan terhadap pemasok vape etomidate.

Selebgram Jule Ditangkap, Tiga Orang Jadi Tersangka

Dalam pengolahan kasus ini, polisi menetapkan tiga individu sebagai tersangka, yaitu RR, RN, dan seorang pria asal China berinisial XC. RR dan RN merupakan dua perempuan yang lebih dulu diamankan oleh polisi, dan dari tempat mereka, ditemukan 27 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate. Penyelidikan kemudian mengarah kepada XC yang disebut sebagai pemasok utama dalam jaringan tersebut. Saat ditangkap di sebuah hotel di Kembangan, Jakarta Barat, polisi menemukan 71 cartridge vape yang diduga mengandung zat yang sama. Polisi menyatakan bahwa jaringan ini melakukan pemasaran secara tertutup melalui hubungan pertemanan dan komunikasi dari mulut ke mulut.

Menurut keterangan penyidik, jaringan ini diduga sudah beroperasi sejak Juli 2026. Dalam seluruh pengungkapan, polisi mengamankan 99 cartridge vape yang diduga mengandung etomidate, serta beberapa telepon seluler dan satu paspor. Polisi masih melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti untuk memastikan kandungannya, serta melacak asal dan cara distribusinya. Penyidik juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini. Sementara itu, Jule ditempatkan sebagai pengguna dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi.

Perkembangan Kasus Selebgram Jule Ditangkap

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Jule sedang menjalani rehabilitasi setelah polisi menyatakan hasil tes urinenya positif etomidate. Polisi menyebutkan bahwa Jule dianggap sebagai pengguna dan tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Penanganan bagi Jule dilakukan melalui proses keadilan restoratif dengan asesmen dan rehabilitasi. Di sisi lain, penyidik masih melanjutkan proses hukum terhadap tiga tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran vape etomidate. Polisi juga masih memeriksa barang bukti di laboratorium forensik untuk memastikan isi dari cartridge yang diamankan. Selain itu, penyidik sedang melacak asal barang, pola distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.

Kasus ini bermula dari penangkapan RR dan RN pada 14 September 2026, yang kemudian berkembang hingga polisi menangkap XC dan Jule. Dalam pemeriksaan terhadap Jule, polisi menemukan empat cartridge vape dan hasil tes urinenya menunjukkan positif etomidate. Meskipun demikian, status hukum Jule berbeda dengan tiga tersangka lain yang sedang diproses dalam kasus peredaran. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil asesmen rehabilitasi serta penyidikan terhadap jaringan pemasok.